Jangan Heran Kepala Daerah Korupsi, Jika Politik Masih Diperdagangkan.Buah Pikiran Dr. Azmi Syahputra, S.H., M.H.

Jakarta, 03/07/2026 (PWN) -- Praktik korupsi yang menjerat kepala daerah tidak dapat terus-menerus dipandang sebagai kesalahan individu semata. Fenomena ini juga merupakan cerminan dari masih buruknya budaya politik yang menempatkan demokrasi sebagai ajang transaksi, bukan sebagai sarana memilih pemimpin yang berintegritas.

Selama masih ada pemilih yang menjadikan serangan fajar dan pembagian sembako sebagai syarat untuk memberikan suara, maka sesungguhnya nilai demokrasi telah bergeser menjadi praktik jual beli suara. Dalam kondisi demikian, pemilu kehilangan makna sebagai pesta demokrasi dan berubah menjadi transaksi politik yang menguntungkan kedua belah pihak.

Ketika seorang calon dipaksa mengeluarkan biaya besar demi memperoleh dukungan, maka jangan heran apabila setelah menjabat muncul dorongan untuk mengembalikan modal politik tersebut. Dari titik inilah benih penyalahgunaan kekuasaan, praktik suap, gratifikasi, hingga korupsi mulai tumbuh dan akhirnya merugikan masyarakat luas.

Rakyat harus menyadari bahwa uang maupun sembako yang diterima saat pemilu bukanlah rezeki gratis. Semua itu pada akhirnya akan dibayar mahal melalui pelayanan publik yang buruk, pembangunan yang terhambat, serta kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan pengembalian modal politik dibanding kepentingan masyarakat.

Sebagaimana buah pikiran Dr. Azmi Syahputra, S.H., M.H., demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila pemilih menggunakan hak pilih berdasarkan rekam jejak, kapasitas, integritas, dan komitmen calon pemimpin, bukan karena iming-iming materi sesaat. Saat rakyat memeras calon pemimpin dengan meminta uang, dan calon pemimpin membeli suara demi kekuasaan, di situlah penipu bertemu dengan yang meminta untuk ditipu.

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Perubahan harus dimulai dari kesadaran politik masyarakat. Menolak politik uang adalah langkah nyata untuk memutus mata rantai korupsi sejak dari hulunya. Demokrasi yang bersih akan melahirkan pemimpin yang bersih, sementara demokrasi yang dibangun di atas transaksi hanya akan membuka jalan bagi lahirnya koruptor baru di kursi kekuasaan.