BAJU ORANYE KPK KINI DIKENAKAN BUPATI LANGKAT SYAH APANDIN

- Guyonan Gubsu Bobby Seharusnya Jadi         Lampu Kuning Syah Apandin.

- Serangan Fajar Dapat Jadi Penyebab   Korupsi Kepala Daerah 

- Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat     Nasional Beri Sikap 

Medan, Polri Watch News (PWN) – Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim, terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kini berstatus sebagai tersangka.

Ondim diduga menerima suap terkait proyek di lingkungan Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pemerintah Kabupaten Langkat.

Informasi yang diperoleh Polri Watch News (PWN) menyebutkan, dalam operasi tersebut KPK tidak hanya mengamankan Syah Afandin. Sedikitnya enam orang turut diamankan dalam rangkaian OTT yang berlangsung di sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Beberapa pekan sebelum OTT KPK terjadi, nama Syah Afandin sempat menjadi bahan guyonan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, saat menghadiri pelantikan pengurus DPW dan DPD PAN se-Sumatera Utara periode 2024–2029.

Dalam sambutannya, Bobby melontarkan candaan kepada para kader PAN dengan menanyakan kepanjangan nama panggilan Ondim.

«"Udah tahu ya? Tahu? Bagi yang belum tahu, On-Dim itu singkatan dari 'Ongkos Di Muka'," ujar Bobby yang disambut gelak tawa para kader PAN, sebagaimana terekam dalam video yang diunggah melalui Instagram.»

Bobby kemudian melanjutkan candaannya dengan menyebut bahwa para pengurus PAN kabupaten/kota yang baru dilantik juga perlu ditanya apakah istilah tersebut berlaku dalam proses pemilihan ketua di daerah masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, pemerhati sosial, politik, dan hukum asal Sumatera Utara, Dr. Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., menilai bahwa guyonan Gubernur Sumatera Utara semestinya menjadi "lampu kuning" bagi Ondim agar tidak bermain dalam proyek-proyek pemerintah di Kabupaten Langkat.

Secara terpisah, dalam wawancara Polri Watch News (PWN) dengan Ahli Hukum Pidana Indonesia, Dr. Azmi Syahputra, pada Jumat (3/7/2026), disampaikan pandangannya mengenai latar belakang perilaku korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Menurut Dr. Azmi Syahputra,S.H,M.H praktik korupsi yang menjerat kepala daerah tidak dapat terus dipandang semata-mata sebagai kesalahan individu.

Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut juga merupakan cerminan masih lemahnya budaya politik yang menempatkan demokrasi sebagai arena transaksi, bukan sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin yang berintegritas.

"Ketika seorang calon dipaksa mengeluarkan biaya besar demi memperoleh dukungan, maka jangan heran apabila setelah menjabat muncul dorongan untuk mengembalikan modal politik tersebut. Dari titik inilah benih penyalahgunaan kekuasaan, praktik suap, gratifikasi, hingga korupsi mulai tumbuh dan akhirnya merugikan masyarakat luas," tegas Dr. Azmi.

Sementara itu, pascapenangkapan Syah Afandin oleh KPK, diperoleh informasi bahwa Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi, menyatakan PAN merasa sedih dan prihatin atas dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan kadernya tersebut.

Menurut Viva Yoga Mauladi, Syah Afandin yang menjabat sebagai Bupati Langkat telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua DPW PAN Sumatera Utara.